Ende Wologai, 12 Februari 2025 - Pemerintah menegaskan fokus penggunaan Dana Desa untuk memperkuat ketahanan desa dalam menghadapi perubahan iklim, meningkatkan layanan kesehatan dasar, serta mendukung program ketahanan pangan. Hal ini tertuang dalam regulasi terbaru Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang mengatur alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing desa.

Berikut ini poin penting yang perlu diperhatikan, Dalam kebijakan yang diatur pada Pasal 5, Dana Desa diarahkan untuk memperkuat desa agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Implementasi program ini mencakup tiga aspek utama, yakni adaptasi dampak perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan desa ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk membangun ketahanan desa terhadap berbagai risiko lingkungan akibat perubahan iklim global.

Selain itu, pada Pasal 6 ditegaskan bahwa Dana Desa juga akan difokuskan untuk meningkatkan promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar di tingkat desa, termasuk dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Program kesehatan yang dibiayai oleh Dana Desa meliputi promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar untuk stunting, penanggulangan tuberkulosis (TBC), serta berbagai penyakit menular dan tidak menular, termasuk kesehatan jiwa.

Sementara itu, pada Pasal 7, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan dengan menitikberatkan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di desa. Penggunaan dana ini akan berbasis pada potensi lokal serta kerja sama antar desa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah menetapkan minimal 20 persen dari total Dana Desa harus dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing desa.

Lebih lanjut, Dana Desa juga diarahkan untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Program ini mencakup pengembangan desa wisata, desa devisa, dan desa agroekonomi, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat lebih mandiri dan berdaya saing, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program yang didanai oleh Dana Desa harus melalui keputusan dalam Musyawarah Desa guna memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.

Tim Desa