Wologai, 17 Februari 2025 – Bertempat di Kantor Desa Wologai, Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang dipimpin oleh Kepala Desa Antonius Wara berlangsung sukses. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, tokoh adat, serta tokoh muda, dengan tujuan untuk membahas kebijakan terbaru terkait penggunaan Dana Desa 2025.

Kepala Desa Antonius Wara dalam sambutannya menegaskan bahwa salah satu fokus utama Dana Desa tahun 2025 adalah alokasi 20% untuk ketahanan pangan. Selain itu, regulasi terbaru itu juga mendorong agar pemerintah desa segera menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hasil dari perpanjangan masa jabatan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur.

Selain itu Ketua BPD, Yulius Fanus, dalam sambutannya menyampaikan beberapa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 berdasarkan Permendes nomor 2 tahun 2024 pada pasal 2, antara lain:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem – dengan alokasi maksimal 15% untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, sesuai data pemerintah.
2. Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim.
3. Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar di tingkat desa, termasuk pencegahan stunting.
4. Dukungan untuk Program Ketahanan Pangan.
5. Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa.
6. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk percepatan digitalisasi desa.
7. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dengan bahan baku lokal.
8. Prioritas Program di Sektor Lainnya di desa.

Sambutan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dominikus Dua menyebutkan bahwa kelompok tani di Desa Wologai, yang terdiri dari lima kelompok—Sinar Seko, Rembu Ria, Siga Ria, Gae Tau Mbale, dan Ikrar Raja Masa—memerlukan reaktivasi untuk mendukung pengelolaan pangan lokal. PPL menekankan pentingnya perencanaan penyediaan pangan secara rinci dan sistematis serta perlunya revitalisasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi pangan.

Dalam diskusi, Pendamping Lokal Desa menginformasikan bahwa kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) turun menjadi 15%, dan penerima manfaat harus melalui verifikasi ulang sebelum implementasi pada tahun 2025. Untuk itu, pembentukan tim survei untuk mengidentifikasi potensi desa menjadi sangat penting.

TNI dan Polri juga akan terlibat dalam program ini untuk memastikan kelancaran dan kesejahteraan masyarakat, serta akan dibangun pos pelayanan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Anggota BPD, Hermanus Tote, turut menyampaikan bahwa lahan di Tanah Siga sudah penuh, namun jika masih ada lahan kosong, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kesepakatan bersama antara pemerintah, kelompok tani, dan forum adat.

Yosep Nai juga menekankan pentingnya pemahaman kalender musim dalam penanaman tanaman pangan, terutama kacang-kacangan, untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Sebagai hasil dari Musyawarah Desa Khusus 2025, disepakati beberapa keputusan penting, di antaranya:

1. Penyediaan lahan untuk ketahanan pangan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian.
3. Pengadaan bibit pangan lokal, sayuran, kacang-kacangan, dan ternak.
4. Pemanfaatan pupuk organik.
5. Pembenahan kelompok tani bersama pemerintah desa sebagai langkah awal dalam implementasi program ketahanan pangan.

Diharapkan dengan partisipasi aktif masyarakat desa, program ketahanan pangan ini dapat tercapai, menjadikan Desa Wologai lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di masa mendatang.

Tim Desa